Foto Saya
Condet, Jakarta Timur, Indonesia
Asosiasi Pengelola Pelatihan Tenaga Kerja Indonesia Luar Negeri

Senin, 20 Oktober 2008

Anggaran Dasar AP2TKILN

ANGGARAN DASAR
ASOSIASI PENGELOLA PELATIHAN TENAGA KERJA INDONESIA LUAR NEGERI
( A P 2 T K I L N )
HASIL MUSYAWARAH NASIONAL LUAR BIASA
WISMA ANDINI CONDET JAKARTA TIMUR 23 NOVEMBER 2011
PEMBUKAAN
Bahwa Proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 adalah titik awal untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia yang adil dan makmur Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 Bahwa dalam pembangunan yang sedang kita galakkan dewasa ini terlihat adanya peningkatan pembaharuan di segala bidang secara terus menerus sesuai dengan perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi Peranan Asosiasi Pengelola Pelatihan Tenaga Kerja Indonesia Luar Negeri (AP2TKILN) yang bergerak dibidang Pelatihan adalah salah satu bagian dari pengembangan sumber daya manusia yang telah dilaksanakan sejak Indonesia merdeka Menyadari akan kenyataan tersebut AP2TKILN berkewajiban untuk mengembangkan sumberdaya manusia (SDM) Indonesia, khususnya pelatihan Tenaga Kerja Indonesia guna memenuhi tuntutan pengguna jasa. Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, maka disusunlah Anggaran Dasar AP2TKILN sebagai berikut
BAB I NAMA, WAKTU DAN KEDUDUKAN PASAL 1
  1. Organisasi ini bernama sosiasi Asosiasi Pengelola Pelatihan Tenaga Kerja Indonesia disingkat AP2TKILN.
  2. AP2TKILN didirikan pada tanggal 1 Maret 2001 di Jakarta untuk waktu yang tak terbatas
  3. Pengurus Pusat Organisasi berkedudukan di ibu kota Negara Republik Indonesia, selanjutnya dapat membuka Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) ditingkat Propinsi dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) di tingkat kabupaten/kota di seluruh wilayah hokum Negara Republik Indonesia.
BAB II A S A S Pasal 2
AP2TKILN Berasaskan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945
BAB III LAMBANG Pasal 3
Buku terbuka dengan pena diatasnya yang dilingkari roda dengan untaian butiran padi di sebelah kiri dan untaian kapas disebelah kanan serta dibawahnya melintang pita dengan tulisan AP2TKILN.
BAB IV SIFAT, FUNGSI DAN TUJUAN Pasal 4 Sifat
AP2TKILN adalah Organisasi yang bersifat kolektif, konsultatif dan independen
Pasal 5 Fungsi
AP2TKILN berfungsi sebagai :
  1. Wadah Berhimpunnya Balai Latihan Kerja Luar Negeri ( BLKLN )
  2. Pusat Komunikasi dan informasi tentang berbagai hal yang berkaitan dengan pelatihan tenaga kerja Indonesia.
Pasal 6 Tujuan
Tujuan AP2TKILN adalah :
  1. Membela dan memperjuangkan aspirasi serta kepentingan anggota
  2. Mengadakan bimbingan, pembinaan, pengembangan serta pendidikan dan pelatihan bagi anggota
  3. Mempersatukan, mengarahkan dan meningkatkan kemampuan usaha anggota untuk mencapai tujuan bersama
  4. Memfasilitasi komunikasi dan konsultasi antara anggota dengan pemerintah serta organisasi kemasyarakatan lainnya
  5. Mendorong terciptanya iklim usaha yang sehat dan berkepastian hukum
BAB V KEANGGOTAAN Pasal 7 Keanggotaan
  1. Keanggotaan AP2TKILN terdiri dari anggota biasa dan anggota kehormatan
  2. Ketentuan menjadi anggota dan Pemberhentian keanggotaan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga
Pasal 8 Kewajiban dan Hak
Ketentuan mengenai kewajiban dan hak anggota serta lain-lainnya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga
BAB VI STRUKTUR DAN PERANGKAT ORGANISASI Pasal 9 Struktur Organisasi
Struktur Organisasi AP2TKILN Terdiri dari :
  1. Dewan Pimpinan Pusat (DPP)
  2. Dewan Pimpinan Wilayah (DPW)
  3. Dewan Pimpinan Cabang (DPC)
Pasal 10 Perangkat Organisasi
  1. Untuk melaksanakan fungsi dan tujuannya sebagaimana dimaksud pasal 5 dan 6 AP2TKILN dapat membentuk perangkat organisasi yang meliputi Lembaga Komite dan Badan Otonom yang merupakan bagian dan kesatuan organisasi AP2TKILN
  2. Ketentuan pembentukan Lembaga Komite dan Badan Otonom diatur dalam Anggaran Rumah Tangga
BAB VII KEPENGURUSAN Pasal 11 Kepengurusan
  1. Kepengurusan AP2TKILN terdiri dari Dewan Pembina, Dewan Pertimbang dan Dewan Pengurus
  2. Tugas Wewenang dan Hak Dewan Pembina, Dewan Pertimbang dan Dewan Pengurus diatur dalam Anggaran Rumah Tangga
  3. Ketentuan mengenai susunan dan komposisi Pengurus diatur dalam Anggaran Rumah Tangga
  4. Pengurus AP2TKILN disemua Tingkatan dipilih dan ditetapkan dalam pemusyawaratan sesuai tingkatannya
Pasal 12 Masa Jabatan
  1. Masa Jabatan Pengurus sebagaimana dimaksud pada pasal 9 adalah selama 3 (tiga) tahun disemua tingkatan
  2. Masa Jabatan Pengurus Lembaga dan Komite disesuaikan dengan masa jabatan Pengurus AP2TKILN di tingkat masing-masing
  3. Masa Jabatan Pengurus Badan Otonom ditentukan dalam peraturan dasar Badan Otonomi yang bersangkutan
  4. Masa Jabatan Ketua Umum DPP, DPW, DPC, Lembaga, Komite dan Badan Otonomi maksimal 2 (dua) periode berturut-turut
Pasal 13 Pengisian jabtan antar waktu
Apabila terjadi kekosongan jabatan antar waktu dalam kepengurusan AP2TKILN maka ketentuan pengisian diatur dalam Anggaran Rumah Tangga
BAB VIII MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT Pasal 14 Musyawarah
  1. Musyawarah adalah forum pengambilan Keputusan dan pemegang kekuasaan tertinggidalam setiap tingkat struktur AP2TKILN sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan organisasi yang berada di tangan anggota
  2. Permusyawaratan AP2TKILN terdiri dari : a. Musyawarah Nasional (Munas) b. Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) c. Musyawarah Wilayah (Muswil) d. Musyawarah Wilayah Luar Biasa (Muswillub) e. Musyawarah Cabang (Muscab) f. Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub) g. Musyawarah Perangkat Organisasi
  3. Tata cara Penyelenggaraan permusyawaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Aanggaran Rumah Tangga.
Pasal 15 Rapat-Rapat
  1. Rapat-rapat AP2TKILN terdiri dari : a. Rapat Kerja Nasional (Rakernas) b. Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) c. Rapat Kerja Cabang (Rakercab) d. Rapat Pimpinan e. Rapat Pengurus Harian f. Rapat Pengurus Lengkap g. Rapat Pleno h. Rapat-rapat lain yang diperlukan
  2. Tata cara Penyelenggaraan rapat-rapat AP2TKILN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Aanggaran Rumah Tangga.
Pasal 16 Quorum dan Pengambilan Keputusan
  1. Musyawarah dan Rapat-rapat sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 dan 15 Anggaran Dasar dianggap sah apabila memenuhi quorum, yaitu dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah peserta.
  2. Pengambilan Keputusan dalam musyawarah dan rapat-rapat sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 dan 15 Anggaran Dasar ini dilakukan secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila tidak tercapai atau tidak memungkinkan, maka pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara terbanyak.
BAB IX KEUANGAN DAN KEKAYAAN Pasal 17 Keuangan
Sumberdana Organisasi diperoleh dari a. Uang pangkal b. Iuran Anggota c. Usaha-usaha lain yang sah dan halal d. Bantuan atau hibah yang tidak mengikat
Pasal 18 Kekayaan
  1. Kekayaan AP2TKILN dan perangkatnya berupa dana dan harta benda harus dicatat sebagai kekayaan organisasi AP2TKILN
  2. Segala aset AP2TKILN hanya dapat digunakan untuk kepentingan organisasi AP2TKILN dan atau perangkatnya
BAB X PERUBAHAN Pasal 19
Anggaran Dasar ini hanya dapat diubah oleh Musyawarah Nasional atau Musyawarah Nasional Luar Biasa yang sah, yang dihadiri sedikitnya separuh lebih satu dari jumlah peserta yang sah, dan disetujui sedikitnya oleh separuh lebih satu dari jumlah suara yang sah
BAB XI PEMBUBARAN ORGANISASI Pasal 20
Pembubaran AP2TKILN sebagai suatu organisasi hanya dapat dilakukan apabila mendapat persetujuan dari seluruh anggota dan pengurus disemua tingkatan
BAB XII PENUTUP Pasal 21
Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam anggaran dasar ini akan diatur dalam anggaran rumah tangga
Pasal 22
Anggaran Dasar ini mulai berlaku sejak saat disahkan Ditetapkan di : Jakarta Tanggal : 23 November 2011
Musyawarah Nasional Luar Biasa AP2TKILN
DR.H. Syisferi Datuk Gonjong, SE,MMA, M.Eko Purwanto, Ali Mahdi